JDIH Kemkominfo - Uji Materiil Norma Perbuatan Dilarang Melakukan Penyebaran Konten Melanggar Hukum dan Hate Speech dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE)

Lembar Kerja Judicial Review
Tipe Dokumen	Putusan Pengadilan
Judul	Uji Materiil Norma Perbuatan Dilarang Melakukan Penyebaran Konten Melanggar Hukum dan Hate Speech dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE)
T.E.U. Badan	Mahkamah Konstitusi
Nomor Putusan	36/PUU-XX/2022
Jenis Peradilan	Mahkamah Konstitusi
Singkatan Jenis Peradilan	MK
Tempat Peradilan	Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun dibacakan	20-07-2022
Sumber	Mahkamah Konstitusi
Subjek	Uji Materiil UU ITE
Status Putusan	Tetap
Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum	Informasi dan Transaksi Elektronik
Lokasi	Biro Hukum Kominfo
Lampiran	Buka Pranala Luar Unduh Berkas

Deskripsi
Pemohon	Eriko Fahri Ginting, dkk (29 orang)
Pemberi Keterangan	Pemerintah dan DPR
Obyek Permohonan	Pasal yang diuji: Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE Batu Uji: a) Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 b) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 c) Pasal 28 UUD 1945 d) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 e) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 f) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 g) Pasal 28F UUD 1945 h) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 i) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 j) Pasal 28J ayat (1) UUD 1945
Tingkat Penanganan	Pertama
Keterangan	Amar Putusan: “Menolak Permohonan Pemohon” Diputus oleh Mahkamah Konstitusi tanpa mendengar Keterangan Pembentuk undang-undang pada tanggal 20 Juli 2022. Inti Pertimbangan Hakim: Legalitas Keputusan Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE yang substansi pokoknya telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya tidak ada relevansinya kekhawatiran para Pemohon atas implementasi norma Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Oleh karena itu, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. Status: Norma yang dilakukan pengujian masih berlaku. Satuan Kerja yang menangani: Biro Hukum, Ditjen APTIKA, dan Direktorat Litigasi PUU Kemenkumham
Pranala Eksternal	Buka Pranala
Berkas	Unduh Berkas

Konstitusional Review